Provinsi Ini Larang Penunggak Pajak Kendaraan Beli BBM Subsidi

Jakarta, Ibrailler Indonesia

—

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melki Laka Lena menegaskan larangan pembelian bahan bakar minyak (

BBM

) bersubsidi, Pertalite dan Biosolar, bagi kendaraan yang menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (

PKB

) dan kendaraan berpelat nomor luar daerah tetap berlaku di daerahnya.

“Ini bukan untuk mempersulit siapa pun. Kita ingin memastikan subsidi pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Yang sudah memenuhi kewajiban harus mendapatkan haknya,” katanya di Kupang, Senin (6/7), dikutip

Antara

.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Larangan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 13 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat.

Beleid ini diterbitkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memastikan kuota BBM bersubsidi yang dialokasikan pemerintah pusat benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pemprov NTT selama ini menerima banyak laporan soal kuota BBM bersubsidi yang cepat habis di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Menurut evaluasi pemprov, salah satu penyebabnya adalah masih adanya kendaraan pelat nomor luar daerah maupun kendaraan menunggak pajak yang ikut membeli BBM bersubsidi.

Kendaraan luar daerah

Kendaraan berpelat NTT, baik berkode DH, EB, maupun ED, tetap dapat membeli BBM bersubsidi asal PKB-nya sudah lunas.

Sementara kendaraan pelat nomor luar daerah maupun kendaraan pelat nomor NTT yang menunggak pajak belum dapat membeli BBM bersubsidi hingga kewajiban perpajakannya diselesaikan.

Melki menegaskan kebijakan ini tidak semata-mata bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melainkan juga membangun budaya kepatuhan serta mewujudkan keadilan fiskal bagi masyarakat NTT.

Masyarakat yang memanfaatkan infrastruktur dan pelayanan publik di NTT, menurutnya, memiliki tanggung jawab berkontribusi terhadap pembangunan daerah melalui pembayaran pajak kendaraan.

“Yang ingin kita tegakkan adalah asas keadilan. Masyarakat yang sudah menjalankan kewajibannya membayar pajak harus memperoleh haknya untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Jangan sampai mereka yang taat justru kehilangan hak karena kuota sudah habis digunakan oleh pihak yang tidak memenuhi kewajibannya,” kata Melki, dikutip Antara.

(fea)

Add

as a preferred

source on Google

[Gambas:Video Ibrailler]

Baca lagi: Rupiah Bangkit Tipis ke Rp17.980 per Dolar AS Sore Ini

Baca lagi: Iran Diklaim Serang Kapal Dagang di Selat Hormuz

Baca lagi: DPR Terima Kunjungan PM Modi, Prabowo-Gibran Ikut Hadir